Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyediaan Bantuan Pangan Yang Layak Dikecamatan Rumbai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Permasalahan penelitian ini adalah : pertama, Bagaimanakah implementasi tanggung
jawab pemerintah dalam penyediaan bantuan pangan yang layak terhadap fakir
miskin yang berada di wilayah Kecamatan Rumbai,Kota Pekanbaru berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin? Kedua,
Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pangan yang layak
terhadap fakir miskin di wilayah Kecamatan Rumbai, kota Pekanbaru? Ketiga,
Bagaimanakah upaya Pemerintah dalam menyediakan bantuan pangan yang layak
terhadap fakir miskin yang berada di wilayah Kecamatan Rumbai,Kota berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin? Tujuan
penelitian ini adalah : Pertama, Untuk menjelaskan mengenai implementasi
tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan bantuan pangan yang layak terhadap
fakir miskin di wilayah Kecamatan Rumbai Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Kedua, Untuk
mendeskripsikan faktor penghambat dalam pelaksanaan penyedian bantuan pangan
yang layak terhadap fakir miskin diwilayah Kecamatan Rumbai Pekanbaru oleh
Pemerintah Daerah Pekanbaru Ketiga, Untuk menjelaskan upaya pemerintah dalam
penyediaan bantuan pangan yang layak terhadap fakir miskin yang berada di wilayah
Kecamatan Rumbai Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
tentang Penanganan Fakir Miskin dengan tujuan agar program penyediaan bantuan
pangan ini berjalan sesuai peraturan yang ada dan tepat sasaran. Metode penelitian ini
dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum
sosiologis. Lokasi penelitian di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, populasi dan
sampel yaitu DPRD Kota Pekanbaru, Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial
Kota Pekanbaru, Camat Rumbai, Kelurahan di Kecamatan Rumbai. Sumber data ada
tiga (3) yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan observasi, kuisioner, wawancara terstruktur dan kajian pustaka,
pada analisis data digunakan metode kualitatif. Hasil penelitian sudah berjalan akan
tetapi tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh UndangUndang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, implementasi
penyediaan bantuan pangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota
Pekanbaru belum terlaksana dengan baik dikarenakan pembaruan data fakir miskin
yang tidak terealisasikan dengan baik, kurangnya perhatian dari pendamping sosial
disetiap kelurahan, pendataan fakir miskin yang dilakukan oleh RT/RW kurang
efektif, verifikasi dan pendataan fakir miskin yang tidak valid, tidak adanya
pembaruan data yang dilakukan oleh RT/RW, dan kurangnya kesadaran masyarakat,
upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru meliputi melakukan
pembaruan data masyarakat secara rutin, meningkatkan kinerja RT/RW dalam
melakukan pendataan fakir miskin secara efisien, perhatian dari pendamping sosial
harus lebih ditingkatkan, senantiasa menyediakan anggaran dana untuk fakir miskin,
baik dari APBN dan APBD.