Pemasaran Dan Penjualan Rumah Dalam Tahap Proses Pembangunan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Studi Di Pt Pratama Hutama Jaya

Rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, bagaimana pemasaran dan
penjualan rumah dalam tahap proses pembangunan ditinjau berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
studi di PT Pratama Hutama Jaya? Kedua, bagaimana sanksi hukum yang dapat
dikenakan terhadap pemasaran dan penjualan rumah dalam tahap proses
pembangunan yang dilakukan PT Pratama Hutama Jaya? Tujuan penelitian ini
adalah untuk menjelaskan dan menganalisis masing-masing dari rumusan masalah
tersebut. Metode penelitian dilakukan secara empiris dengan jenis penelitian
hukum sosiologis. Hasil penelitian ini diperoleh temuan bahwa pemasaran dan
penjualan rumah dalam tahap proses pembangunan ditinjau berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
studi di PT Pratama Hutama Jaya, untuk syarat informasi dalam pemasaran tidak
semua dimuat dalam media atau alat pemasaran rumah yang masih dalam
pembangunan atau belum ada fisik. Kemudian untuk menjual rumah yang masih
dalam tahap proses pembangunan atau belum ada fisik PT Pratama Hutama Jaya
tidak membuat perjanjian pendahuluan jual beli rumah, melainkan perjanjian jual
beli (PJB). Dengan demikian, PT Pratama Hutama Jaya telah melanggar
ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 dalam menjual rumah
dalam tahap proses pembangunan. Sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap
pemasaran dan penjualan rumah dalam tahap proses pembangunan yang
dilakukan PT Pratama Hutama Jaya berdimensi administrasi, pidana dan perdata.
Dalam konteks sanksi administrasi menelaah informasi yang disampaikan
konsumen dihubungkan dengan ketentuan Pasal 45 juncto Pasal 151 UndangUndang No. 1 Tahun 2011 maka PT Pratama Hutama Jaya telah memenuhi syarat
untuk dikenakan sanksi administrasi. Dalam konsteks sanksi pidana bila
perhatikan sanksi pidana Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 berkaitan tidak
terpenuhinya atau tidak diterapkan syarat pemasaran rumah dalam tahap proses
pembangunan tidak ada sanksi pidananya. Namun, untuk perjanjian pendahuluan
jual beli rumah yang masih dalam tahap pembangunan dapat dikenakan sanksi
pidana. Ketentuan ini dapat dilihat dari/ rumusan Pasal 42, juncto Pasal 45, Pasal
138 dan Pasal 155 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011. Untuk konteks sanksi
perdata bila tidak terpenuhinya perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana
ditentukan keharusnya pada Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 maka
beralasan hukum kuat dikenakan sanksi perdata. Karena sifatnya perdata maka
inisiatif penyelesaiannya mesti datang dari pihak yang merasa dirugikan, dalam
hal ini pihak konsumen.