Dampak regulasi terhadap peningkatan mutu pendidikan

Regulasi dan kebijakan pemerintah telah berhasil meluaskan akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, namun belum mampu meningkatkan mutu pembelajaran. Analisis yang dilakukan Bank Dunia mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia (Bank Dunia, 2018c), hasil PISA tahun 2000–2018 (Kurniawati dkk., 2018 dan Pusat Penilaian Pendidikan, 2018), serta survei kemampuan siswa kelas awal sekolah dasar (ACDP, 2014; Pusat Penilaian Pendidikan, 2016; dan INOVASI, 2018) menunjukkan mutu pembelajaran yang masih jauh tertinggal. Fakta ini menyisakan pertanyaan, apa yang salah dengan regulasi dan kebijakan di bidang pendidikan sehingga belum mampu meningkatkan mutu pembelajaran? Apa saja regulasi yang dianggap menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan dan inovasi pembelajaran? Bagaimana regulasi itu berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dan inovasi pembelajaran? Pertanyaan-pertanyaan ini berangkat dari asumsi bahwa regulasi dan kebijakan merupakan hulu dari manajemen dan tata kelola yang baik dalam dunia pendidikan. Kajian ini berupaya menjawab permasalahan tersebut dengan mendasarkan pada temuan lapangan. Melalui pendekatan yang bersifat induktif ini, persoalan regulasi dan kebijakan dianalisis berdasarkan dampak yang dirasakan oleh para pemangku kebijakan di tingkat satuan pendidikan di beberapa daerah mitra dan non-mitra program INOVASI, antara lain Jawa Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Regulasi didalami guna memahami apakah terdapat persoalan yang bersifat inheren atau hanya bersifat penafsiran. Temuan persoalan dibatasi pada regulasi dan kebijakan yang berhubungan dengan kualitas pembelajaran di jenjang pendidikan dasar. Batasan tersebut mengarahkan kajian ini untuk fokus pada beberapa isu, yaitu kurikulum dan penilaian, pembelajaran dan guru, serta Biaya Operasional Sekolah (BOS). Melalui telaah terhadap tiga isu tersebut, kajian ini mengungkap adanya beberapa persoalan regulasi dan kebijakan. Pertama, kurikulum di kelas awal sekolah dasar tidak memberikan materi yang cukup untuk belajar membaca dan menulis permulaan. Kedua, beban kurikulum tambahan dan muatan lokal yang dianggap membebani proses pembelajaran. Ketiga, kriteria ketuntasan minimal (KKM) belum mengakomodasi keragaman dan keunikan siswa. Keempat, kebijakan di ranah pembelajaran bermasalah pada pendekatan taksonomi, RPP dan administrasi pembelajaran yang rumit, serta kebijakan jumlah rombel tidak mengakomodasi kemungkinan multigrade. Kelima, pada ranah guru, ketentuan bahwa guru harus “sehat jasmani dan rohani” dapat mendiskriminasi penyandang disabilitas, indikator kompetensi pedagogik dan profesional guru cenderung menggunakan pendekatan teoretis dan kurang memperhatikan penguasaan metode dan materi pembelajaran, penilaian guru cenderung tidak objektif dan mengarah pada pemenuhan administrasi, beban administrasi guru yang rumit baik yang terkait dengan pembelajaran (RPP, KKM, rapor manual dan online) maupun non-pembelajaran (administrasi kenaikan pangkat, Tunjangan Profesi Guru, serta tugas tambahan sebagai bendahara BOS). Keenam, petunjuk teknis (Juknis) BOS 2014 – 2019 disusun sebagai kebijakan yang reaktif, tambal sulam, terlampau rinci dan rumit, serta tidak berusaha menanggulangi inti masalah pendanaan pendidikan. Terkait berbagai temuan tersebut, kajian ini merekomendasikan perlunya revisi, sinkronisasi, maupun sosialisasi pada sejumlah regulasi dan kebijakan pada setiap isu yang dibahas dalam kajian ini. Selain itu, terdapat beberapa isu yang kiranya perlu dikaji lebih jauh.