Evaluasi pengelolaan SMA dan SMK setelah pengalihan urusan pendidikan ke pemerintah provinsi

Temuan-temuan hasil kajian adalah sebagai berikut: 1. Implementasi peraturan perundang-undangan terkait pengalihan urusan, di 15 provinsi, terutama tentang pembentukan cabang disdik, lebih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan dibandingkan dengan yang sesuai. Namun demikian tidak menjadi masalah, karena dikategorikan sebagai diskresi. Menurut undang-undang lebih baik menerapkan kondisi yang tidak sesuai peraturan daripada terjadi stagnasi dalam pemerintahan. 2. Pengelolaan dikmen di provinsi masih dalam masa transisi, adaptasi dan mencari solusi berbagai permasalahan. Analisis studi ini lebih menonjolkan kondisi dan perubahan pada aspek-aspek pengelolaan. Yang dimaksudkan dengan kondisi dalam hal ini adalah kondisi yang tidak berubah baik sebelum maupun sesudah pengalihan kewenangan, misalnya masalah banyaknya jumlah guru honorer yang tetap masih ada setelah pengalihan urusan pendidikan menengah ke provinsi. Kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai kondisi negatif, karena merupakan masalah. 3. Hasil pemetaan memperlihatkan jumlah perubahan negatif jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perubahan positif.