Kajian pendanaan pendidikan pusat dan daerah

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai, Pemerintah telah menyalurkan dana baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Penyaluran dana dari Pemerintah Pusat dilakukan melalui alokasi langsung ke sekolah berupa Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah (Bansos/Bantah), sedangkan penyaluran dana melalui transfer daerah
adalah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Sejauh ini pemanfaatan DAK dinilai masih belum optimal terbukti belum terserapnya sebagian besar DAK yang disalurkan,
sementara itu masih banyak sekolah yang belum memiliki
sarana prasarana yang memadai untuk penyelenggaraan proses pembelajaran. Selain itu, penyaluran dana berupa Bansos/Bantah masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Oleh karena itu, pada tahun 2017 Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang melaksanakan Kajian Pendanaan Pendidikan Pusat dan Daerah, khususnya dalam hal penyaluran Bansos/Bantah dan DAK pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu SD, SMP, SMA, dan SMK. Tujuan dilakukannya kajian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan alokasi dana Bansos/Bantah dan DAK, pemanfaatannya di sekolah, kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatasi kendala yang ada. Berdasarkan hasil kajian dikembangkan opsi kebijakan untuk memperbaiki mekanisme penyaluran Bansos/Bantah dan DAK yang lebih efektif dan tepat sasaran.